BBM [Bukan Barang Murah]

Pada awal bulan Juni nanti pemerintah berencana menaikkan harga jual Bahan Bakar Minyak [BBM] sekitar 20% dari harga sebelumnya. Hal ini terpaksa dilakukan karena untuk menyelamatkan APBN agar tidak terjadi inflasi akibat naiknya harga minyak dunia melebihi perkiraan harga yang ditetapkan pada APBN sebelumnya.

Kontan saja rencana pemerintah tersebut menuai reaksi beragam dari masyarakat. Secara spontan harga-harga langsung melonjak mendahului pengumuman pemerintah dalam menaikkan harga BBM. Masyarakat bereaksi terlalu cepat meskipun belum ada realisasi kenaikan BBM tersebut.

Reaksi masyarakat memang kebanyakan adalah menentang atau dalam hal ini merasa keberatan jika pemerintah harus menaikkan harga BBM. Masyarakat merasa bahwa beban hidup yang ditanggung mereka saat ini sudah sangat berat. Jika harus masih ditambah dengan kenaikan harga BBM yang akan membawa dampak naiknya harga-harga kebutuhan hidup lainnya maka yang akan merasakan kesengsaraan hidup adalah masyarakat terutama mereka yang berada di garis tengah dan bawah kemiskinan.

Diperkirakan bahwa angka kemiskinan di Indonesia akan meningkat jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM. Pemerintah berusaha meredam ketidak setujuan masyarakat dengan menjanjikan pemberian BLT [Bantuan Langsung Tunai] yang akan diterima oleh masyarakat sebesar seratus ribu rupiah per bulan untuk setiap kepala keluarga. Akan tetapi hal ini tetap memperlihatkan 'kejanggalan' karena pemerintah tidak melakukan lagi pendataan masyarakat yang layak mendapatkan BLT, akan tetapi pemerintah hanya mengacu pada data yang ada tahun 2005 yang tentu jauh berbeda akibat rentang waktu 3 tahun yang sudah berlalu.

Banyak ahli ekonomi yang mendukung kebijakan pemerintah ini, namun banyak pula yang menyayangkan tindakan pemerintah tersebut. Seorang anggota DPR-RI dari Komisi XI bapak Drajad Wibowo mengungkapkan dalam wawancara yang dilakukan di TV One bahwa sebenarnya pemerintah bisa saja tidak menaikkan harga BBM dengan jalan memperbaiki proses produksi dan distribusi BBM yang selama ini dilakukan oleh Pertamina.

Selama ini proses produksi BBM oleh Pertamina dinilai tidak efektif dan efisien sehingga mengakibatkan tingginya biaya produksi yang juga berakibat pada tingginya harga jual BBM. Pertamina terlalu banyak melibatkan 'rekanan' dalam memproduksi BBM yang semestinya dapat 'dipersingkat' sehingga ongkos yang dikeluarkan akan lebih murah. Dalam hal ini diperlukan ketegasan pemerintah untuk bisa 'membenahi' Pertamina.
Upaya ini mungkin akan sulit diwujudkan karena banyaknya 'kepentingan' dan banyaknya pihak yang sudah mendapatkan 'keuntungan' dari kinerja Pertamina yang boros selama ini. Dari beberapa biaya produksi yang semestinya tidak perlu dikeluarkan atau bisa dipangkas maka Pertamina bisa melakukan penghematan dan akan membawa manfaat sehingga pemerintah tidak harus melakukan tindakan menaikkan harga BBM yang jelas-jelas sangat tidak berpihak pada rakyat miskin.

Semoga pemerintah lebih berani lagi...